Fascination About reformasi intelijen

Fascination About reformasi intelijen

Blog Article

produksi intelijen tersebut. Cara pandang pimpinan terhadap ancaman juga menjadi variabel produk intelijen tersebut digunakan atau tidak atau bisa karena perbedaan pandangan politik si pembuat kebijakan.

Jurnal Intelijen adalah media massa yang bersifat umum yang mengulas sisi pemberitaan secara mendalam. Dalam beberapa berita akan disajikan state of affairs, foresight, prediksi, dan rekomendasi yang disarankan oleh Redaksi untuk dilaksanakan oleh pemangku kepentingan terkait. Pemilihan kata "intelijen" yang mengandung makna cerdas dan tepat yang artinya jurnalis dan jajaran Redaksi dalam membuat berita akan dilakukan dengan cermat, tepat, cepat dan menghadirkan narasumber yang kompeten. Disamping itu, media massa ini tidak terkait dengan lembaga intelijen manapun juga baik dalam dan luar negeri. Kami mengundang pembaca dan pemangku kepentingan dan pihak manapun baik di dalam dan luar negeri untuk bekerjasama dengan media massa ini baik terkait indepht reporting, kerjasama pemberitaan ataupun kerjasama lainnya.

Sebagai lembaga intelijen, BIN pada hakikatnya adalah lembaga yang punya kemampuan dalam melaksanakan pelacakan atau tracing. Harapannya dengan melibatkan BIN dapat mempermudah proses identifikasi persebaran populasi kelompok masyarakat yang belum melakukan suntik vaksin.

Konfik yang terjadi di Poso, Sulawesi Tengah pada 1998-2001 juga merupakan salah satu contoh. Konflik di Poso melibatkan konflik antara agama Islam dan Kristen yang berakibat pada kerusuhan massal yang memakan banyak korban meninggal, korban luka, dan tempat peribadatan dan rumah yang dibakar oleh oknum tidak bertanggung jawab.

[20] Moerdani is named a armed forces officer who is involved in the intelligence pursuits lots, so his figure is often thought of mysterious. Moerdani was specifically involved in the armed forces Procedure managing the hijacking of Garuda Indonesia Flight 206 at Don Mueang Airport, Bangkok, Thailand on March 28, 1981, an celebration that was later documented as the 1st aircraft hijacking in Indonesian airline heritage and the primary act of jihadist terrorism in Indonesia.

Hal tersebut disebabkan oleh pengertian bahwa intelijen bukan aparat penegak hukum, sehingga jika undang-undang intelijen selalu dikaitkan dengan penegakan hukum, maka kebijakan intelijen tidak mungkin dapat dijabarkan dengan benar pada tataran operasional.[12]

Kegiatan koordinasi yang dilakukan oleh Kominda merupakan faktor sangat penting dalam menghimpun informasi. Hal tersebut dilakukan untuk mendeteksi secara dini segala bentuk kerawanan di daerah, termasuk terorisme.

Dalam UU ini tidak diatur soal perlindungan terhadap personel intelijen negara, bilamana jika instruksi oleh person

Di dalam siklus intelijen kerap terjadi kegagalan yang mengakibatkan pendadakan strategis. Kegagalan dapat terjadi dalam setiap tahap siklus ini. Kegagalan intelijen dalam kasus bom Bali I pada 12 Oktober 2012 lebih disebabkan oleh kegagalan costumer pada saat itu melakukan pengawasan terhadap kelompok teroris dan juga tidak adanya kepercayaan dari costumer kepada produser. Sebenarnya produser telah mendapatkan informasi pada tahun 1998, mereka sudah punya dokumen soal JI dan sudah disampaikan kepada AS, tapi malah dianggap remeh informasi tersebut.

Dutch Era In 1512, the Portuguese set up its trade connection in Indonesia. They introduced Roman Catholicism, still left number of vocabularies that continue being during the countrywide language “Bahasa Indonesia” and native dialects spoken during the chain of Spice Islands of Maluku, and these especially had political and cultural significance in East Timor or Timor Leste, which was A part of Indonesia from 1976 to 1999. However it is the Dutch who founded the Roman-Dutch civil law lawful procedure to aid its trade and political-financial fascination. This era of 350 several years comprises of a duration of situs web special trade by an organization that has a maritime electrical power- the Dutch East India Business or Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) starting up in 1596, and a period of Formal colonization with the Dutch starting in early 1800. From the latter interval, Indonesia was known as the Netherlands East Indies. It ought to be pointed out nonetheless, which the Dutch did not dominate The full archipelago simultaneously, but bit by bit. The longest existence of a few and also a half century was in Jawa Island. Aceh, on the other hand, is among the shortest. Resistance from area kingdoms and communities were being the strongest component. The British ruled for a brief interval from 1811-1816 but did not make major variations to the present legal method for this objective. Dealing with the diversities of Indonesians, the Dutch popularized using Malay language during Indonesia. This language afterwards evolved into “Bahasa Indonesia”. Roman script was applied as official producing system. The Dutch did not contend with or govern the Indonesians immediately, but in the aristocrats along with the oriental settlers. Accordingly, populace was divided into three courses: the Europeans to whom codified civil law was applicable, the overseas Orientals to whom part of civil legislation procedure controlled, as well as indigenous to which Adat legislation and Islamic regulation principles applied.

Ketidakpahaman tentang fungsi intelijen terlihat dari pendapat mereka yang menginginkan agar orang yang diinterogasi oleh BIN harus didampingi oleh pengacara, sebagaimana selayaknya orang yang sedang diinterogasi oleh aparat penegak hukum. Mereka tidak mengerti bahwa intelijen (BIN, BIK, BAIS atau instansi intelijen mana saja) tidak boleh menginterogasi orang sebagaimana hal yang dilakukan oleh reserse polisi atau PNS penyidik.

Intelijen tidak dapat menunggu suatu perbuatan digolongkan sebagai kejahatan setelah menimbulkan akibat. Intelijen justru harus memberikan peringatan bahwa akan terjadinya sesuatu, yang mengakibatkan kerugian bagi negara.

Rizal juga menyuarakan hal yang serupa dengan Aditya, bahwa akuntabilitas sangat penting dalam menjaga efektivitas pengawasan intelijen. Ia menegaskan bahwa walau pengawasan intelijen tidak bisa bersifat terbuka sepenuhnya, namun prinsip akuntabilitas harus tetap diutamakan.

Belum tercapainya stabilisasi politik memberikan kesempatan kepada elit politik untuk tidak menganggap masalah terorisme sebagai ancaman serius. Keempat adalah lemahnya penegakan hukum di Indonesia, bahkan cenderung tidak adil.[one]